Pengamat Minta Revisi Aturan Alat Kontrasepsi bagi Pelajar

Dilansir dari Kompas.com, Prof. Cecep Darmawan, pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang aturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja.

Menurutnya, aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berpotensi disalahgunakan.

Prof. Cecep menekankan pentingnya aturan ini dibuat dengan lebih komprehensif, melibatkan berbagai pakar dari berbagai bidang, bukan hanya kesehatan. “Jangan hanya melihat dari aspek kesehatan tanpa mempertimbangkan aspek etis, agama, budaya, dan lainnya,” ujarnya saat dihubungi pada Selasa (6/8/2024).

Baca Juga : Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA, Mudah dan Praktis!

Ia khawatir, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja dapat meningkatkan angka seks bebas di kalangan anak muda. Meskipun tujuan awal aturan ini baik, yaitu untuk edukasi, deteksi dini, dan pelayanan alat reproduksi bagi pelajar dan remaja, Prof. Cecep menilai bahwa aturan ini bisa disalahgunakan.

Menurut Prof. Cecep, alat kontrasepsi seharusnya hanya digunakan oleh pasangan yang sudah menikah secara sah. Jika diberikan kepada pelajar dan remaja, hal ini seolah mengindikasikan sikap permisif terhadap hubungan seksual di luar pernikahan. “Selain melanggar norma kesusilaan, ini juga sangat bertentangan dengan norma agama dan pendidikan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila,” ungkapnya.

Untuk menghindari dampak buruk bagi generasi muda, Prof. Cecep meminta pemerintah untuk segera meninjau kembali aturan tersebut dan menyelaraskannya dengan aturan-aturan lainnya. “Pemerintah harus menyadari potensi dampak luas dari aturan ini. Saya minta tinjau ulang revisi aturan tersebut dengan melibatkan kajian dari berbagai pihak, dan formulasi aturan yang lebih baik,” pungkasnya.